peraturan tentang aset desa. Jateng telah. peraturan tentang aset desa

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN ASET DESA. a. PERDES BINANGUN NO. Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa 3. Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa. 55, BD. Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang SALINAN - 2 - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2016. Peraturan Kepala Desa tentang jenis dan besaran pungutan sebagaimana dimaksud pasal 14 sebelum ditetapkan dikonsultasikan kepada. Pejabat Pengundangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 9 tahun 2010 tentang Desa; 7. Ketentuan Umum; 2. Pasal 371 ayat (1) sebenarnya. Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa 9. Masyarakat berhak menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, dan hasil pengelolaan aset desa. DESA-PENGELOLAAN ASET. BINA PEMERINTAHAN DESA. 55, LL KAB. bahwa dalam rangka pengelolaan aset desa dan meningkatkan sumber pendapatan desa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, dipandang perlu. Menyoal tanah kas desa, dalam peraturan perundang-undangan tentang aset desa terdapat istilah lain yang sekilas memiliki kesamaan dengan tanah kas desa, yakni tanah desa. desa. Desa adalah desa dan desa. pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa. 10. Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keuangan Desa: Awal 1 2 Lanjut > Akhir >> Share: Kontak Kami. 41); 23. Jalan Raya Rancaekek. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- ABSTRAK: Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa serta dalam rangka mengoptimalkan aset desa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa. Aset Desa adalah barang milik Desa yang. aset Desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa. 2022. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa. Permendagri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa adalah peraturan yang memastikan ketentuan umum, pengelolaan, tukar menukar,. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa LAMPIRAN. Diantara potensi masalah yang bakal timbul setelah Desa baru terbentuk dari hasil pemekaran adalah tentang kekayaan atau aset Desa, apakah seluruhnya tetap menjadi milik Desa induk ataukah ada bagian yang harus diberikan kepada Desa baru. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa: Download Dokumen Peraturan : Views Dokumen Peraturan. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang. Jenis / Bentuk Peraturan. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa wajib melakukan inventarisasi Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tutup. Pengaturan mengenai tanah bengkok dapat ditemui dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Nomor 1 Bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Bentuk Singkat Permendagri Tahun 2016 Tempat Penetapan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun. 2018 NO. Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMING Kemendagri #27. d. Itulah beberapa kumpulan regulasi desa baik yang lama,mengalami perubahan,ataupun baru sebagai pedoman dalam pengelolaan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 11. 48, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa T. 1 Tahun 2016. TENTANG PENGELOLAAN TANAH DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATIBOJONEGORO. 26, BD. penilaian Aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mukomuko Nomor 18 Tahun 2022 tentang PENGELOLAAN ASET DESA T. Peraturan desa yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa adalah landasan hukum yang sangat penting untuk menjaga agar aset-aset tersebut dapat. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa; Undang-Undang Nomor 27 Tahun. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 41. (3) Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Keuanagan Desa 20. U. TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CILACAP, Menimbang : a. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah. Demikian ulasan mengenai contoh peraturan desa tentang pengelolaan aset desa terbaru format pdf dan doc. 19. Pelaksananaan transaksi kegiatan yang mempengaruhi arus kas masuk dan keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 melalui mekanisme transaksi non tunai yang dilakukan secara elektronik. id : 45 hlm. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, telah. 2020. Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. Jadi, tanah bengkok merupakan salah satu Tanah Desa yang merupakan barang milik desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa; 13. 155, kemendagri. 1 Tahun 2016 untuk aset desa berupa tanah atau bangunan, pemindahtanganan aset hanya dapat dilakukan melalui tukar menukar atau. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan. (1) Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. ABSTRAK: Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. Dalam proses inventarisasi, desa harus memperhatikan aspek legalitas dan kepemilikan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 1 Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pengelolaan Aset Desa. Dasar Hukum Perturan Ini: :Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 26 Tahun. Berdasarakan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Desa, Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan. TENTANG. 73, BN. Peraturan Desa Banjar Nomer 4 tahun 2021 tentang ABPDes Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJAR dan KEPALA DESA BANJAR. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentangTahun 2010 tentang Desa; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); MEMUTUSKAN:. pasar desa; c. Pasal 18. 19. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat tentang Pengelolaan Aset Desa; 11. 27. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; 2. TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ASET DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIDOARJO, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan. tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 10. 3) Pemanfaatan tanah dan atau bangunan aset desa, agar didukung dengan perjanjian kerjasama. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. tentang Pengelolaan Aset Desa. Tanah kas desa secara langsung disebutkan dalam Pasal 76 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014, UU No. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Tema. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. PENGELOLAAN ASET DESA. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Permendagri No. Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa perlu disesuaikan; b. 6 Tahun 2014; UU No. Bupati Pandeglang PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI PANDEGLANG , Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa,. Tutup. Tipe Dokumen. Indonesia, Kabupaten Kepahiang Nomor 19 Bentuk. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahu 016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu mengatur pengelolaan aset desa di Kabupaten Jember; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa, perlu dituangkan dalam Peraturan Desa; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 9. Peraturan BupatiNomor 18 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Desa; 9. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 20. Tentang Pengelolaan Aset Desa; Memperhatikan : 1. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa. 55 Tahun 1999, UU No. Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya undang. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (“Permendagri 1/2016”). Peraturan Perundang-undangan. 14 Tanggal pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Nama SOP Rekomendasi Tukar Menukar. TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ASET DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUDUS, Menimbang : a. aset Desa. Peraturan Daerah Kabupaten. Peraturan Perundang-undangan. 28, LN. PENGELOLAAN ASET DESA. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Bupati No 64 tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa. 13. Mengenai aset desa secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) dan lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (“Permendagri 1/2016”). NOMOR 21 TAHUN 2020. menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. a. Bentuk. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan DesaTENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI CIREBON,: a. Pasal 18 ayat (6). CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, maka perlu menetapkan. bahwa agar dalam pengelolaan kekayaan desa dapat berjalan tertib, efektif, efisien, transparan dan mencerminkan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka perlu disusun Pedoman Pengelolaan Aset Desa; b. langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, danusaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. TENTANG DATABASE PERATURAN. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa, pemanfaatan aset desa ditetapkan dalam Peraturan Desa; c. 221, BD 2021/221. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah Kewenangan Lokal Berskala Desa; 11. TATA CARA TUKAR MENUKAR TANAH ASET DESA. U. Tipe Dokumen. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 10. Tipe Dokumen. Peraturan ini mengatur tentang rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa. E. b ahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 201 6 tentang Pengelolaan Aset Desa , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa ; b. 2017/NO. pengadaan; c. 1 4 06 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan. a. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 223 Tahun 2021 Pengelolaan Aset Desa DETAIL PERATURAN Abstrak. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa; b. ruang lingkup pengelolaan aset desa; 5. Pengelolaan aset desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtangan yang sudah berjalan dan/atu sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan. 73/2016 tanggal 29 Pebruari 2016 perihal Pengelolaan Aset Desa serta Berita Acara Nomor 900/ 1442/418. Berdasarakan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Aset Desa. SANGGAU : 31 HAL. 1. Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 2016 tentang Aset Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor20Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Peraturan Daerah Nomor2 Tahun 2015. Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. TENTANG KEUANGAN DAN ASET DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKULU UTARA, Menimbang : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK. ABSTRAK: Menimbang : a. Serang: fasilitasi di Biro Hukum Provinsi:. Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik. 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengelolaan Aset Desa Kepastian hukum, yaitu pengelolaan aset desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. UU Desa No. tanah yang diterima (untuk diusahakan) dalam kaitan dengan jabatan yang dipegang; tanah jabatan. Dasar hukum Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2020 ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaaan keuangan dan aset Desa yang baik, profesional, akuntabel, transparan, efektif, efisien, tertib, kepastian hukum, dan kepastian nilaiBuku Pedoman Umum Kodefikasi Aset Desa ini dibuat dan disusun untuk menciptakan kesamaan persepsi di lingkungan Pemerintahan Desa mengenai pentingnya pengelolaan aset Desa yang sesuai dengan mekanisme yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. tentang Pengelolaan Aset Desa; 14. Menimbang: a. tentang Desa; 10. 5) Mekanisme pengelolaan aset desa yang berupa tanah desa berpedoman pada Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pedoman Tata Cara. Pertimbangan dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah adalah: bahwa untuk menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah perlu diatur mekanisme penyusutan barang milik daerah; bahwa berdasarkan. Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang aset Desa. Tutup. Ketentuan Umum dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. 6.